Mencari Solusi Bersama Soal Judi Online

Perjudian secara online marak sekali terjadi di Aceh.Para pemain/petaruh demikian mudah bermain taruhan secara diam-diam tanpa ketahuan.Judi selalu saja bisa dimainkan dimana dan kapan saja .

Judi online yang belakangan ini marak di Aceh menjadi sorotan sejumlah instansi pemerintah dan komunitas pemuda Aceh. “Mencari Solusi Bersama soal Judi Online” bahkan dijadikan tema diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diprakarsai Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh di Ruang Memorial Peace Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Senin (18/1).

Dalam diskusi terpumpun itu, Ketua Institut Peradaban Aceh (IPA), Haekal Afifa mengatakan, solusi yang dapat dilakukan terhadap judi online adalah dengan menekan penyalahgunaan internet untuk judi, pornografi, dan penipuan online.

Judi

Ia juga merekomendasikan perlunya dibentuk tim khusus antijudi online yang juga berperan untuk mengawasi dan mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang positif. “Dalam dunia hacker terdapat satu moto no safe in the world, tidak ada situs yang bisa diblokir, namun pelanggarannya bisa ditekan dari sisi hukum. Jadi, jika pemerintah hanya diam, maka jangan salahkan jika muncul Robin Hood,” ujarnya.

Taufik, perwakilan dari Dishubkominfo Banda Aceh mengatakan, undang-undang sudah ada, Permen Kominfo juga sudah mengatur larangan mengenai situs yang bermuatan negatif. “Nah, sekarang tinggal bagaimana proses penegakan hukumnya. Bisa saja dibentuk forum khusus untuk menekan judi online di Aceh. Namun, berpegang pada Keputusan Menkominfo, pimpinan daerahlah yang mengesahkan forum tersebut,” kata Taufik.

Ia juga mengaku pihaknya telah memblokir 1 juta lebih situs negatif, tapi setiap minggunya keluar lagi 1.000 lebih situs baru. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam MA mengatakan, judi online dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 2008. Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) tidak dijelaskan secara rinci mengenai praktik judi. Hanya dijelaskan praktik judi secara umum.

“Jadi, jika ingin menindak penjudi online lewat qanun, saya sarankan qanun itu direvisi lebih dulu,” ujarnya. Sebetulnya, dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Maisir plus Qanun Khalwat dan Khamar sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam ketentuan umum Qanun Jinayat tersebut rumusan tentang maisir adalah sebagai berikut: Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Begitupun, Program Manager Innovative Development in Education for Aceh (IDEA Aceh), Jurnalis J Hius menilai, penindakan terhadap penjudi online di Aceh saat ini nihil. “Mindset bahwa judi adalah sebuah transaksi tatap muka, ada orang, barang, dan bukti masih melekat di benak penegak hukum. Dalam judi online tidak mengenal lawan, bandar, dan uang yang berwujud. Buktinya justru dapat dilacak di digital forensik oleh pelaku IT,” jelasnya.

Dia tambahkan, aktivitas judi online sangat mungkin dibuktikan oleh akademisi IT di Aceh saat ini. “Sayangnya mereka tidak bersertifikasi profesi, sehingga kesaksiannya tidak bisa dijadikan rujukan dalam penyidikan oleh kepolisian,” ujar Jurnalis seraya mengaku ragu dengan keandalan unit cyber crime di Polda Aceh dan Polresta.

Sementara itu, praktisi IT dari Kesbangpol dan Linmas Aceh, Zuliansyah berkata pernah menemukan beberapa oknum PNS yang memainkan judi online saat jam kerja. “Bahkan PNS juga ada yang berjudi online bola. Lalu langsung saja saya blokir IP server web-nya sehingga dia tidak bisa akses,” ujarnya.